Sejak 2018, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami deficit neraca perdagangan. Fakta tersebut membuat pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategis agar kondisi ekonomi nasional menjadi lebih stabil. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah mendorong kegiatan ekspor produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut dikemukakan oleh Rully Indrawan selaku Sekretaris Kemenkop-UKM di sebuah seminar nasional yang diadakan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 yang digelar di Sukabumi, Jawa Barat pada 7 Agustus 2019 lalu yang mengangkat tema tentang “Semangat Kolaborasi dalam Pengembangan Koperasi di Era Milenial Menuju Kota Sukabumi Nyaman, dan Sejahtera”.
Peran UMKM untuk menekan deficit neraca perdagangan sudah ditunjukkan melalui beberapa langkah. Misalnya saja dari sisi industri dimana pengolahan berbasis pertanian di pedesaan, tumpuan produksi dilakukan tidak hanya pada ekspor produk pertanian bahan mentah, namun diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Rully mengatakan, “Faktanya, kontribusi UMKM terhadap sector ekspor nasional masih rendah yakni sekitar 15,80% atau sekitar US$23 miliar dari total ekspor nonmigas. Angka ini juga lebih rendah dibandingan dengan negara Asean lainnya seperti Vietnam sekitar 20% dan Thailand 29,50%”.
Hal tersebut akan menghasilakn pertumbuhan produksi tahunan industri mikro dan kecil mencapai 3,92% untuk makanan dan 7,70% untuk minuman. Sektor ini pun akan memberikan kontribusi terbesar pada ekonomu kreatif dengan kontribusi 41,69%. Di samping itu, peningkatan produk ekspor UKM untuk jenis makanan dan minuman telah memberikan kontribusi besar pertama pada ekonomi kreatif sebesar 41,69%.
Industri Fashion menempati urutan kedua dimana nilai kontribusinya mencapai 18,15%. Sedangkan untuk usaha furniture dan kraf berada di urutan ketiga dengan nilai kontribusi sebesar 15,70%.
Sedangkan untuk sector wisata, peningkatan ekspor dilakukan dengan cara meningkatkan produk unggulan desa melalui OVOP (One Village One Product) yang terintegrasi dengan industri pariwisata. Lebih optimal, Rully juga mendorong ekspor ke pasar nontradisional agar deficit neraca perdagangan dapat ditekan secara maksimal.
Sebagai informasi, Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit UMKM, mencapai 99,90% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh Tanah Air. Namun masalahnya terletak pada pembiayaan yang menjadikan hal ini menjadi salah satu tantangan bagi kemajuan UMKM Tanah Air. Pemnyebabnya adalah masih rendahnya kucuran kredit yang ditujukan untuk sector ini.
Rully juga menyebutkan bahwa terkonsentrasinya pelaku ekonomi di sector ini tidak serta merta diikuti dengan kucuran kredit yang mencukupi. Dari Rp 5.300 triliun total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun lalu, kurang dari 20% atau sekitar Rp 1.000 triliun saja lah yang ditujukan bagi pelaku usaha UMKM.
