Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi akan memberlakukan aturan zero ODOL (Over Dimension and Over Load) yang akan dimulai pada awal 2023 mendatang. Aturan ini akan melarang truk dengan kelebihan muatan melintas di jalanan Indonesia.
Kebijakan zero ODOL ini menurut Kemenhub sendiri diberlakukan sebagai salah satu solusi terkait keselamatan. Angkutan ODOL dianggap masih meyebabkan berbagai dampak negative seperti salah satunya menjadi penyebab kecelakaan jalan raya, polusi udara tinggi, dan menjadi penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya.
Dengan pemberlakuan kebijakan ini di 2023 nantinya, Kemenhub juga berharap untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat logistic nasional yang melayani 60% logistic Indonesia.
Namun, atas adanya rencana pemberlakuan kebijakan ini, dilansir dari Bisnis.com, Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menilai langkah yang dilakukan Kemenhub ini dalam menghilangkan truk ODOL ini kemungkinan akan berdampak pada menambahnya biaya logistic yang berujung pada meningkatnya laju inflasi.
Toto Dirgantoro selaku Ketua Umum Depalindo mengatakan, “Ini merupakan resiko yang harus diambil, walaupun nantinya akan menambah laju inflasi yang diakibatkan sector angkutan, tetapi kamu juga akan lihat kalau dengan ODOL dan tidak ODOL berapa selisih perhitungan biayanya.”
Toto juga membandingkan praktik angkutan barang yang terjadi di Indonesia dengan di Malaysia. Menurutnya, di Malaysia banyak perusahaan yang menggunakan truk dengan dimensi sasis panjang atau biasa dikenal dengan nama truk obesitas. Namun di sisi lain kembali lagi ada kritik yang muncul terkait kondisi konsktruksi jalan yang terlalu rendah. Di Indonesia seringkali terjadi konstruksi pembangunan jalan tidak sesuai dengan peruntukkan kelasnya. Sehingga hal tersebutlah yang membuat infrastruktur jalan cepat mengalami kerusakan.
