Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan wacana adanya penyederhanaan produk bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ambang batas emisi dipandang dapat memicu polemik baru di Indonesia. Jika wacana penyederhaan BBM tersebut diterapkan, BBM jenis premium, solar dan pertalite akan dihapus, sehingga diperkirakan akan mendongkrak biaya logistik dan transportasi.
Dilansir dari Kompas.com, Nailul Huda, pengamat ekonomi dari INDEF mengatakan bahwa jika wacana penghapusan BBM jenis premiun, solar, dan pertalite diterapkan, hal tersebut akan mendorong inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat secara luas. Seluruh sektor akan terpengaruh dengan wacana kebijakan tersebut terutama transportasi dan logistik.
Nailul Huda mengatakan, “Jika dipaksakan wacana penghapusan BBM jenis premiun, solar, dan pertalite ini bisa semakin berbahaya bagi ekonomi yang sedang terpuruk”.
Sementara itu, banyak kalangan pengusaha logisik tidak setuju dengan adanya wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite ini. Meski baru sekedar wacana, Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin mengatakan bahwa dampak langsung yang akan dirasakan oleh sektor logistik adalah bertambahnya cost pengiriman barang menjadi lebih mahal. Jika pelaku usaha logistik bisa menerima karena akan meneruskan biaya yang timbul ke customer, maka dampak yang dialami oleh masyarakatlah yang lebih besar.
Beni menyatakan bahwa untuk bisa meminimalisir dampak kebijakan tersebut, IPCN akan mengusulkan adanya kompensasi berupa kelonggaran kebijakan ataupun intensif tersendiri.
